Apa gunanya aksi demo menentang kenaikan harga BBM yang digembar-gemborkan dan dilakukan dengan penuh kericuhan. Mengapa? Karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam waktu dekat dan telah mengajukan Rancangan Perubahan APBN.
Jadi aksi demo tidak akan bisa mengubah keputusan itu, meski ricuh dan memang selalu akan dibikin ricuh, terlihat dalam tindakan represif polisi pada demo hari Selasa 27 Maret 2012 kemarin. Dan cilakanya tiga jenis kompensasi kenaikan harga BBM pun sudah disetujui, meskipun belum masuk pleno DPR, karena baru akan diplenokan pada 29 Maret, menurut rencana.
Jadi sudah pasti harga BBM akan naik, dengan kata lain, subsidi dikurangi, namun dialihkan ke kantong lain yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pembangunan Infrastruktur Daerah (BPIP).
Pertanyaan mendasar untuk kompensasi tersebut adalah mengapa harus menjadi program atau proyek? Dikatakan proyek karena hanya berjalan tidak sampai setahun, atau dalam jangka pelaksanaan yang pendek, dan pelaporannya pun hanya laporan penggunaan plus operasional, atau dengan kata lain adalah penghabisan dana Rp25,6 triliun menjadi tiga proyek besar:
- Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada 18,5 juta rumah tangga sebesar Rp17,088 triliun,
- Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp591,5 miliar, kepada 1,56 juta rumah tangga sangat miskin dan
- Bantuan Pembangunan Infrastruktur Daerah (BPIP) sebesar Rp250 juta kepada 28.300 desa dari total jumlah Rp7,883 trilun
Sudah mendekati tahun 2014, jadi secara pikiran bodohpun paham, dan tentu para legislator di senayan pun langsung mengangguk. Namun ada juga yang menolak mungkin karena dianggap kurang strategis bagi pemenangan partainya di tahun 2014, begitu hitungan politisnya, sekalian mendongkrak citra, siapa tahu para mahasiswa itu bisa jadi generasi partainya. Meskipun ketika menduduki kursi eksekutif pun tidak akan bisa menghindar dari harga minyak patokan internasional.
Masyarakat hanya mengetahui, bahwa kenaikan BBM merupakan implikasi dari naiknya harga minyak mentah dunia, yang naik dari 90 USD perbarel menjadi 105 USD perbarel, serta meningkatnya konsumsi masyarakat akan BBM. Hal tersebut membuat pemerintah harus menaikan subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 178 triliun.
"Kita tidak pernah tahu perhitungan detail dari presentasi-presentasi pemerintah, sehingga harga BBM harus naik," katanya saat menggelar jumpa pers, Rabu (28/3/2012).
Dengan menggunakan perhitungan-perhitungan umum, yakni mengacu pada Mean Oils Platt Singapure, atau harga rata-rata minyak bulanan Singapure, serta mengacu pada kontrak CP Aramco.
ICW menghitung jika harga BBM premium tidak naik, yakni sekitar Rp 4500, maka subsidi yangt harus dikeluarkan pemerintah, hanya sebesar Rp 148 Triliun, bukan Rp 178 Triliun seperti yang dikatakan pemerintah, untuk 40 juta kiloliter BBM dan 3,61 juta metrik ton LPG.
Mencari atau mengumpulkan uang itu sulit, apalagi kalau sudah terkumpul juga sudah banyak rombongan koruptor yang cekatan mengambilnya. Belum lagi jajaran birokrasi yang sudah duduk di kursi nyaman dengan tanda NIP-nya yang setiap bulan menjadi biaya rutin operasional negara. Sehingga mengapa tidak menjadikan uang yang mungkin hanya sebesar Rp25,6 triliun untuk dijadikan modal, dikembangkan dan hasilnya untuk menghidupi ratusan juta warga yang membutuhkan dengan pengelolaan yang dijamin negara dan diawasi oleh seluruh rakyat miskin sebagai pemiliknya dalam sistem yang disetujui bersama.
Jadi modal sebesar Rp25,6 triliun tersebut bisa digunakan untuk jangka panjang dan tentunya adalah harapan baru, dibandingkan dengan langsung dihanguskan begitu saja untuk membeli barang konsumsi yang pada akhirnya para pemilik modal juga yang meraup untung. Sementara yang menerima BLSM setelah itu tetap gigit jari dan menunggu kapan lagi ada proyek BLSM.
Pro Kontra Menaikkan Harga BBM 2012
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat. Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan agar bisa menaikkan harga BBM.
Berbagai argumen dikeluarkan untuk memperkuat pendapat, baik yang pro maupun kontra atas rencana kenaikan harga BBM.
Berikut tiga alasan mengapa harga bahan bakar minyak perlu dinaikkan:
1. Minyak mentah dunia membubung
Kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah perlu menaikkan harga BBM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan, asumsi harga minyak dalam APBN 2012 harus disesuaikan. Pemerintah tidak mungkin lagi menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$90 per barel, sebab harga ICP saat ini sudah melampaui US$115 per barel.
2. Subsidi salah sasaran
Dengan harga BBM murah, justru yang mendapatkan subsidi besar adalah orang yang menggunakan mobil. Bukan penduduk yang selayaknya mendapatkan subsidi, seperti tukang ojek dan sopir Bajaj.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, langkah menaikkan harga BBM merupakan solusi pemberian subsidi yang tepat sasaran. "Jadi, ini baik, masyarakat menengah kita yang sebelumnya menikmati 70 persen (BBM bersubsidi) bisa membayar kenaikan itu," ujar Hatta.
3. Lebih baik untuk infrastruktur
Bank Dunia mengungkapkan pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Lebih baik subsidi BBM dialihkan untuk membangun infrastruktur listrik yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.
Manajer Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia untuk Indonesia, Franz R Drees-Gross, menjelaskan, jika pemerintah terus mensubsidi bahan bakar besar-besaran, Indonesia kehilangan kesempatan membangun di sektor lain.
"Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk subsidi BBM, sebenarnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih berguna," kata Franz di Jakarta, Senin 12 Maret 2012.
Sementara itu, bagi kubu yang menolak kenaikan harga BBM memiliki alasan:
1. APBN tak bakal jebol
PDI Perjuangan tak sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Partai berlambang kepala banteng itu berpendapat asumsi pemerintah keliru jika menganggap APBN bakal jebol saat harga BBM tak dinaikkan.
“Subsidi BBM dari tahun ke tahun memang turun. Jadi, asumsi pemberian subsidi BBM akan membuat jebol APBN itu tak masuk akal,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Februari 2012.
Sekadar informasi, pada APBN 2005, subsidi BBM mencapai Rp95,6 triliun. Sementara itu, pada APBN 2012 membengkak menjadi Rp123,6 triliun. Bahkan dalam APBN-P 2012 ditetapkan Rp137 triliun.
2. Subsidi sudah tepat sasaran
Anggapan pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran, menurut PDIP juga tidak benar. “Subsidi BBM sudah benar. Jadi, jangan pakai alasan salah sasaran untuk mengurangi subsidi,” tegas Bambang.
Politisi PDIP, Daryatmo Mardiyanto, mengatakan, sebagian besar subsidi premium dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah dan bawah. Catatan PDIP, dari total premium yang dikonsumsi oleh rumah tangga, 64 persennya dikonsumsi oleh sepeda motor, sedangkan yang untuk mobil hanya 36 persen.
“Mengingat sebagian besar pemilik sepeda motor adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, maka berarti selama ini bagian terbesar subsidi premium sebanyak 64 persen dikonsumsi oleh kelas menengah dan bawah, dan itu bukan kelompok kaya,” kata Daryatmo.
3. Pindah kantong
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, mengatakan, jika pemerintah menaikkan harga BBM lalu membuat kompensasi untuk rakyat miskin, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri. "Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi," kata Anis, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu 21 Maret 2012.
Kompensasi BBM 2012 yang disepakati
Badan Anggaran DPR bersama pemerintah telah sepakat membagi penyaluran kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar Rp25,6 triliun dalam tiga bentuk.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo mengatakan, tiga bentuk tersebut adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pembangunan Infrastruktur Daerah (BPIP)
"Untuk BLSM dianggarkan Rp17,088 triliun yang akan diberikan kepada 18,5 juta rumah tangga sasaran," kata Herry di depan Anggota Banggar, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa malam, 27 Maret 2012
Untuk program keluarga harapan dianggarkan Rp591,5 miliar dan akan diberikan kepada 1,56 juta rumah tangga sangat miskin. "Rata-rata jumlah penerima mengalami peningkatan masing-masing dari Rp1.390.000 menjadi Rp1.895.000," katanya.
Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga sangat miskin, khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan. Bantuan ini diberikan secara tunai sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga BBM.
Sementara itu, untuk bantuan pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp7,883 trilun dan akan diberikan kepada 28.300 desa dengan besaran dana masing-masing Rp250 juta.
Sekedar informasi, nantinya keputusan ini akan disahkan dalam rapat pengesahan tingkat satu Badan Anggaran dan akan di bawa dalam rapat Paripurna DPR.
Credit artikel untuk:
Tiga Alasan Kenapa Harga BBM (Tak) Perlu Naik
Tiga Jenis Kompensasi BBM Disepakati
Tidak Transparan ICW Tolak Kenaikan BBM
0 komentar :
Post a Comment