PDIP akan memimpin Demo anti kenaikan harga BBM
Politisi PDI Perjuangan Aria Bima marah besar mendengar tuduhan politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan, yang mengatakan PDIP menunggangi aksi-aksi demonstrasi mahasiswa.
“PDI Perjuangan bukan menunggangi, tapi justru memimpin aksi-aksi demonstrasi menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. PDI Perjuangan berdiri di depan bersama rakyat, mengawal perjuangan menolak kenaikan harga BBM,” kata Aria Bima, yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Senin (26/3/2012).
Menurut Aria Bima, sebelum demonstrasi mahasiswa merebak, sikap partainya sudah jelas dan tegas menolak opsi menaikkan harga BBM. Sangat lah wajar, imbuhnya, jika disebut justru partainya lah yang berdiri di depan, memimpin aksi unjuk rasa menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
“Sikap PDI Perjuangan sejalan dengan instruksi Ketua Umum Ibu Megawati, agar seluruh kader partai bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM,” beber Aria.
Tidak benar, tandasnya lagi, jika keterlibatan kader-kader PDI Perjuangan di lapangan, menunggangi aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM.
“Mereka bukan menunggangi, tapi memimpin!” tegasnya.
PDI Perjuangan, tutur Aria, menolak kenaikan harga BBM lantaran meyakini pemerintah sebenarnya masih bisa mencari jalan keluar lain.
Contohnya, menghemat anggaran perjalanan dinas pejabat, melakukan efisiensi BPH Migas dan Pertamina, serta meningkatkan produksi (lifting) minyak dalam negeri.
Pemerintah, katanya lagi, juga bisa menekan harga BBM dengan membeli langsung minyak mentah kepada negara produsen, bukan melalui makelar dan spekulan seperti selama ini.
Pemerintah pun bisa menyiapkan kilang-kilang pengolahan BBM di dalam negeri, dan mengembangkan industri bahan bakar nabati pengganti BBM.
“Namun, opsi selain menaikkan harga BBM tidak pernah serius dilakukan. Pemerintah hanya mau cari gampangnya saja, dengan langsung menaikkan harga BBM,” tukas Aria
Demonstran Anti kenaikan harga BBM : Sudah ada korban di Medan
Setidaknya empat orang pendemo mengalami luka tembak, dan lima mahasiswa cedera akibat bentrok dengan polisi dalam unjuk rasa menentang kenaikan BBM di Bandara Polonia Medan, Senin (26/3/2012).
"Ada satu kelompok tani Agus (23) tertembak pada bagian dadanya, Martono bagian dada, Jumaidah pada bagian lengan dan Suwito juga luka tembak pada dada dan semuanya terkena peluru karet dan saat ini sedang di rawat di RS Elisabeth," ucap wakil dari pendemo Prabu Alam kepada Tribun.
Dijelaskannya, selain itu ada juga lima mahasiswa yang mengalami luka-luka dalam bentrok tadi. "Semuanya sedang mengalami perawataan intensif di Elisabeth," sebutnya.
Senada juga diucapkan, anggota DPRD Sumut Syamsul Hilal. Ia meminta, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro harus bertanggung jawab dengan jatuhnua korban dari aktifis.
Sementara itu, salah satu korban Luka Idawati Naibaho, merupakan menantunya. "Iya Ida itu menantu saya, saya mengecam aksi yang dilakukan polisi," sebutnya.
Adhie Massardi: Ada Skenario Membuat Seperti Mei 1998
Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meredam gejolak penolakan kenaikan harga BBM, terutama di kampus-kampus.
Antara lain, dengan memberi upeti ratusan juta rupiah kepada sejumlah rektor perguruan tinggi, agar melarang mahasiswanya turun ke jalan. Demikian disampaikan Adhie M Massardi dari Gerakan Indonesia Bersih melalui rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (26/3/2012).
Merasa belum cukup, lanjutnya, puluhan pimpinan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dari berbagai universitas diajak pelesiran ke luar negeri.
"Karena aksi penolakan kenaikan harga BBM tak kunjung bisa diredam dengan cara-cara penyuapan, pemerintah lalu membangun opini (insinuasi) negatif, seolah para penentang kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat akan membuat huru-hara," ujar Adhie.
Itulah, lanjutnya, alasan utama diturunkannya pasukan TNI bersenjata lengkap, yang disiapkan sebagai alat pemukul para pengunjuk rasa.
Padahal, selama ini polisi tidak pernah bermasalah dalam menangani dan mengawal setiap unjuk rasa. Pemerintah juga ditengarai menebar rasa takut di kalangan etnis Tionghoa, bahwa aksi menentang kebijakan kenaikan harga BBM yang akan dimulai pada 27 Maret, bakal berujung kerusuhan seperti Mei 1998.
"Agar skenario merusak unjuk rasa rakyat menjadi betul-betul menakutkan, bukan tidak mungkin akan disusupkan 'pasukan perusak' yang akan melakukan tindakan anarkis dari barisan massa aksi. Sehingga, ada cukup alasan TNI-Polri bersenjata merangsek dan membubarkan paksa pengunjuk rasa," beber Ardhie.
BIN : Tidak ada isu penggulingan Presiden
Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Marciano Norman menegaskan tidak ada isu penggulingan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam unjuk rasa besar-besaran yang dikabarkan akan berlangsung Selasa besok. Karena itu, Marciano menghimbau masyarakat tidak perlu cemas dan terprovokasi isu tersebut.
"Nggak ada itu. Masyarakat saya harapkan tidak terprovokasi dan cemas yang berlebihan dengan berita tersebut. Kita berpikir positif," ujar Marciano usai mengikuti rapat bersama Menkopolhukam di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (26/3) sore.
Selain itu, Marciano minta sejumlah elemen organisasi yang akan berunjuk rasa agar menyampaikan aspirasinya sesuai dengan aturan yang berlaku, supaya tidak mengganggu aktivitas umum. Kendati demikian, warga juga diminta bisa supaya melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak terprovokasi terkait surat edaran larangan masuk kantor, sekolah, membuka toko, dan sebagainya.
"Silahkan demo, tapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Besok itu demo berjalan, aktivitas juga harus berjalan seperti biasanya," imbuhnya.
Polwan Cantik dan Peserta Demo tolak Kenaikan harga BBM
Polisi Wanita (Polwan) dari Polda Metro Jaya dan juga dari Polres di wilayah DKI akan diterjunkan demi mengamankan jalannya aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM yang berlangsung Selasa 27 Maret 2012.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisarisi Besar Rikwanto mengungkapkan bahwa para Polwan yang diterjunkan itu merupakan bagian dari ribuan polisi yang diterjunkan guna mengantisipasi terjadinya aksi perusakkan.
"Dari Polda dan masing-masing Polres, jumlah polwan cantik yang diturunkan satu pleton atau sebanyak 25 orang," Rikwanto, Jakarta, Senin 27 Maret 2012. Rikwanto menuturkan, para Polwan cantik itu akan ditempatkan di beberapa titik, terutama daerah-daerah konsentrasi massa demonstrasi.
Para Polwan itu, katanya, mengemban tugas khusus yakni melakukan pendekatan persuasif kepada massa unjuk rasa. Sebab, kata Rikwanto, tak jarang dalam unjuk rasa tersebut peserta bukan hanya kaum lelaki. Tapi juga wanita, ibu-ibu, anak perempuan, hingga balita.
Apakah polwan cantik yang diturunkan menjaga demo tolak kenaikan BBM termasuk di antaranya Briptu Eka, penyiar berita tentang arus lalu lintas di stasiun televisi yang namanya sudah sohor di khayalak ramai itu? Rikwanto mengatakan tidak. "Kalau Briptu Eka, dia ya siaran saja, menyuguhkan berita tentang kemacetan saat demo berlangsung," Rikwanto menjawab.
Berikut data aksi unjuk rasa yang akan dilakukan esok hari yang dihimpun Polda Metro Jaya:
1. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di depan Istana Negara. Jumlah pengunjuk rasa 3.000 orang.
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Jumlah pengunjuk rasa diperkirakan 1.000 orang.
3. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di depan gedung DPR/MPR dan bundaran Hotel Indonesia. Estimasi pengunjuk rasa 3.000 orang.
4. Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) sebanyak 300 orang demonstran di depan Istana Negara.
5. Komunikasi mahasisw aindonesia timur (Komit) di depan Istana Negara. Perkiraan mencapai 300 orang.
6. Sekitar 100 orang juga akan berunjuk rasa di Kementerian BUMN.
"Sisanya ada yang tersebar di Balaikota, DPRD DKI Jakarta dan KPUD terkait demo Pemilukada. Sedangkan kenaikan BBM lain juga ada di kementerian-kementerian namun jumlahnya tidak terlalu banyak," kata Rikwanto.
Untuk mengamankan aksi unjuk rasa besar-besaran ini, aparat kepolisian akan mengerahkan lebih dari setengah pasukannya yakni mencapai 22.458 personil. Dari jumlah itu, sebanyak 8.254 personil berasal dari TNI. Kendaraan taktis seperti water canon dan barakuda juga disiagakan untuk mengantisipasi kerusuhan.
Rieke Dyah Pitaloka di teror
8000 KNIL akan mengamankan Jakarta saat Demo BBM
Pihak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) meminta bantuan sebanyak 8.000 personil TNI untuk mengamankan unjuk rasa anti kenaikan BBM di sejumlah kawasan penting.
"TNI tidak langsung berhadapan dengan masyarakat, mereka berjaga di sekitar obyek vital," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Senin (26/3).
Rikwanto mengatakan Polda Metro Jaya mensiagakan 22.000 personil termasuk 8.000 anggota dari TNI yang di tempatkan di kawasan obyek vital, seperti pelabuhan, bandara dan jalan tol.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima laporan sekitar 8.000 orang akan berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan digelar pada Selasa (27/3) besok.
Para pendemo akan melakukan aksi tersebar di wilayah Jabodetabeka, terutama di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Istana Presiden dan Gedung DPR/MPR RI.
Rikwanto menyebutkan kepolisian memiliki kewenangan meminta bantuan kepada TNI sesuai undang-undang Polri untuk menjaga ketertiban umum.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap informasi yang beredar soal akan ada unjukrasa anarkis dari sejumlah elemen masyarakat.
"Kita berharap unjuk rasa berjalan tertib, apabila masyarakat terganggu dengan informasi demo anarkis, maka laporkan saja kepada kepolisian," ujar Rikwanto.
Aparat Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh dan peserta aksi demo, yang memastikan unjukrasa akan berjalan tertib.
Di sejumlah wilayah Jakarta, pada Senin ini sudah terlihat barisan pasukan TNI dari kesatuan marinir Angkatan Laut bersiaga seperti di daerah Taman Monas dan kawasan depan Istana Merdeka.
Wawakot Surabaya akan Pimpin demo BBM
Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono dipastikan akan turun ke jalan, Selasa (27/3/2012) besok untuk memimpin massa PDI-P se-Jawa Timur berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Surabaya.
"Laporan terakhir sekitar lebih dari 72.000 kader PDI-P. Jumlah itu bisa terus bertambah dari kalangan simpatisan PDI-P," kata wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Timur ini, Senin (26/3/2012).
Aksi di Surabaya akan difokuskan di depan Kantor DPRD Surabaya di Jalan Yos Sudarso, yang kebetulan pada Selasa (27/3/2012) besok akan menggelar sidang paripurna.
Selain di Surabaya, secara serentak aksi juga dilakukan di semua kabupaten/kota se-Jawa Timur. Tidak hanya mengerahkan massa, kata Bambang, DPD PDI-P Jawa Timur juga mewajibkan kepada 18 kepala daerah di Jawa Timur yang diusung PDI-P untuk mengeluarkan surat pernyataan terbuka menolak kenaikan BBM.
"Surat terbuka penolakan kenaikan BBM juga wajib bagi semua fraksi di DPRD kabupaten/kota dan DPRD Provinsi Jawa Timur," ungkapnya.
Bambang tetap akan turun meskipun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau kepala dan wakil kepala daerah tidak ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Menurut Mendagri, kepala daerah dari partai manapun berasal merupakan bagian dari sistem pemerintah pusat, sehingga harus taat peraturan perundang- undangan.
Mendagri berpendapat, kepala daerah yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan ikut berunjuk rasa, adalah melanggar Undang-Undang APBN. Hal itu juga berarti pelanggaran atas sumpah jabatan sebagai kepala daerah. Karena itu, bisa saja kepala daerah yang bersangkutan diberhentikan.
Demo BBM di beberapa daerah
TNI Tidak Dilatih untuk Jaga Unjuk Rasa
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai, melibatkan pasukan TNI dalam menangani aksi unjuk rasa adalah berbahaya.
"Karena, anggota TNI tidak dilatih untuk itu. TNI dilatih untuk berperang," kata Hasanuddin di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (26/3/2012).
Bekas petinggi TNI, khawatir TNI bakal terlibat jauh jika terjadi dorong-dorongan dengan massa pengunjuk rasa.
"Kalau terjadi dorong-dorongan pengunjuk rasa, ya tugas polisi," imbuhnya.
Pelibatan TNI dalam menangani unjuk rasa, paparnya, harus sesuai pasal 7 ayat 2 UU No 3 Tahun 2004 tentang TNI. Sementara, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, boleh-boleh saja TNI ikut mengamankan demo, namun atas permintaan Polri.
"TNI sifatnya membantu saja," cetus Lukman.
Politisi PPP meminta pemerintah menjelaskan alasan TNI dilibatkan.
"Agar jangan ada dugaan tak mendasar di masyarakat, karena ini dugaannya bisa ke mana-mana," kata Lukman.
Lukman optimistis, TNI bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan hanya membantu Polri.
Himbauan Menkopolhukam
Rapat di DPR masih alot
Sumber:
Adhie Massardi: Ada Skenario Membuat Seperti Mei 1998
Empat Pendemo Kena Tembak
PDIP Bukan Menunggangi tapi Memimpin Demonstrasi
BIN: Tidak Ada Isu Penggulingan SBY-Boediono
Puluhan Polwan Cantik Ikut Amankan Demo BBM
8.000 Tentara Diturunkan untuk Amankan Demo BBM
Wakil Wali Kota Surabaya Akan Pimpin Demo BBM
TNI Tidak Dilatih untuk Jaga Unjuk Rasa
Seputar Demo : Menentang Rencana Kenaikan Harga BBM 2012
Reviewed by Horizon Inspirasi on Mar 26 2012
Rating:
Reviewed by Horizon Inspirasi on Mar 26 2012
Rating:
terima kasih atas informasinya
ReplyDeletesungguh bermanfaat artikel ini..thanks for share
body mobil