Beberapa yang Menolak Kenaikan Harga BBM

Secara mudahnya memang aneh. Sebuah negara yang seakan tak memiliki kuasa atas harga barang. Siapa lagi kalo bukan negara dengan bahasa yang di baca ini. Tak perlu alasan banyak sebenarnya untuk menolak kenaikan harga BBM. Tidak banyak pilihan memang, mau subsidi atau tidak disubsidi toh rakyat kecil juga tak terkena dampaknya. Jika memang dari dahulu harga stabil dan BBM tidak perlu digunakan sebagai variabel untuk menaikturunkan harga agar tidak stabil, dimana para pelaku pasar jadi sangat sulit untuk menghitung keuntungan.

Dan saat ini Pemerintah kembali akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp1.500 menjadi Rp6.000 per liter. Tentusaja banyak yang menolak dan menentang keputusan pemerintah seperti. Apalagi dengan malah naik turunnya harga seperti:

Kenaikan harga BBM jenis premium menjadi Rp6.000 per liter sama dengan harga pada saat Pemerintah menaikkan harga BBM pada tanggal 23 Mei 2008. Ketika harga minyak dunia menyentuh 130 dolar per barel, Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM sebesar 28,7 persen pada 23 Mei 2008.
Tanggal 6 November 2008 Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden mengumumkan mulai 1 Desember 2008 harga BBM jenis premium turun sebesar Rp500 per liter dari sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp5.500 per liter.
Pada pertengahan Januari 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan penurunan harga premium dari Rp5.000 menjadi Rp4.500 per liter dan harga solar dari Rp4.800 menjadi Rp4.500 per liter mulai 15 Januari 2009.
Pengamat Ekonomi Universitas Padjajaran, Kodrat Wibowo menyayangkan sikap pemerintah yang menjadikan alasan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lantaran semakin beratnya beban APBN. "Pemerintah seharusnya memotong belanja birokrasi yang dirasa tidak perlu," kata Kodrat. Kodrat mengatakan, pemaparan pemerintah mengenai pengeluaran APBN yang menopang beban berat dengan memaparkan angka-angka, rakyat tak ingin mengerti dan tidak ingin mengerti karena memusingkan. Oleh karena itu, tidak tepat pemerintah mengatakan bahwa dengan menaikkan harga BBM, maka APBN yang tadinya sakit menjadi sehat.
Ekonom Ikhsan Modjo menambahkan, minimnya infrastruktur tersebut disebabkan anggaran dari pemerintah untuk pengembangannya masih minim karena lebih fokus dalam mengucurkan subsidi BBM. "Pasokan energi itu bukan masalah pengolahan, tapi ada distribusi. Peran infrastruktur itu penting untuk pengembangan energi alternatif, tapi kita tidak mendapatkan return yang baik karena masih subsidi," tuturnya.
"Masih ada alternatif lain selain menaikkan harga BBM untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Tjahjo yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) PDIP Jawa Tengah I. Tjahjo mengatakan, partainya telah mengeluarkan instruksi kepada struktur partai dan seluruh anggota fraksi baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota untuk memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM di seluruh pelosok Tanah Air.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani memandang perlu adanya mekanisme penyesuaian otomatis melalui dana cadangan subsidi guna mengantisipasi harga minyak dunia yang fluktuatif.
Himpunan Mahasiswa Islam akan kembali menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak pada awal April mendatang dengan membakar ban di tengah jalan raya dan berorasi, mereka menuntut kepada pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM. Alasannya, dengan menaikkan harga BBM akan lebih menyengsarakan rakyat. Pada Kamis (15/3) dini hari di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.
Anggota Komisi VII PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan pemerintah tidak memiliki alasan yang kuat untuk menaikkan harga BBM. Masalahnya, bukan hanya pada mahalnya harga minyak di pasaran internasional. Lebih dari itu, harus ada kebijakan yang menyertainya untuk meringankan masyarakat yang menghadapi dampak kenaikan BBM.

Pihaknya sudah mencontohkan masalah pembenahan transportasi massal. "Kalau ini dibenahi, pemerintah bisa menghemat BBM hingga Rp 2 triliun. Tapi sayangnya, itu diabaikan. Masyarakat akhirnya beralih ke kendaraan motor pribadi dan mengabaikan transportasi massal," jelas Mardani, saat dihubungi, Selasa (6/3).

Mardani menegaskan penolakan ini bukan berarti membangkang. "Kami hanya menunjukkan kepedulian kami kepada masyarakat kecil," jelasnya.
"Karena, tindakan menaikkan rasio pajak bisa diduga hanya akan mengancam kenikmatan kaum kaya negeri ini,'' kata Kirnadi. ''Mereka rupanya yang lebih diperhatikan dan ditakuti pemerintah daripada rakyat kebanyakan yang hidupnya sehari-hari sudah sulit.''

Aliansi Buruh Yogyakarta menilai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak karena adanya ketakutan terhadap defisit APBN semata. Kebijakan tersebut tidak melihat risiko pemiskinan rakyat yang akan semakin meningkat.

"Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) menunjukkan kemalasan dan ketidakberanian pemerintah mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan. Atas dasar ini, maka Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menolak kenaikan harga BBM," kata Sekjend ABY, Kirnadi, hari minggu lalu.
Wamen ESDM juga mengatakan, kalau harga BBM sudah dinaikkan, maka program pembatasan tidak akan dijalankan.

UU tentang APBN Perubahan, lanjutnya, kemungkinan akan mengamanatkan kenaikan harga BBM dan tidak lagi pembatasan.

"Namun, kalau mobil dinas tetap akan dibatasi pemakaian BBM subsidinya, tapi tidak untuk pemindahan semua mobil pribadi ke pertamax. Itu tidak mungkin," katanya. Ia mengatakan, era harga BBM murah sudah lewat, karena Indonesia, meski memproduksi minyak, namun sudah menjadi "net importir".
Anggota Komisi XI DPR RI Sadar Subagyo mengatakan, jumlah rakyat miskin Indonesia bakal bertambah banyak jika kebijakan ini jadi diberlakukan.

"Menaikkan BBM akan menambah jumlah rakyat yang jatuh miskin,” ujarnya di Jakarta, Minggu (4/3/2012).

Karena itu, Sadar menolak wacana pembatasan BBM bersubsidi maupun kenaikan harga BBM bersubsidi. Apalagi, kebijakan ini jelas melanggar pasal 7 ayat 6 UU No 22/2011 tentang APBN 2012, yang menyatakan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan tidak peduli jika anggota koalisi Fraksi PKS di DPR masih menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Biarin saja, tidak apa-apa. Memang PKS belum menentukan sikap. Kita harapkan dia mau mengerti," kata Syarif di kantor Presiden Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Menteri Koperasi dan UKM ini menitikberatkan sikap PKS itu sebab bagaimanapun mereka adalah anggota koalisi pendukung pemerintahan.

"PKS iya, karena koalisi. Yang penting masalah BBM, semua pihak bisa mengerti mengapa BBM harus dinaikkan, kan subsidi akan makin tinggi," ujarnya.
Mahasiswa adalah calon intelektual masa depan. Kata “mahasiswa” merupakan satu kata yang dipakai untuk menunjukkan seseorang ketika menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi. Polisi adalah orang atau lembaga yang menjaga keamanan dan keutuhan Negara dalam sebuah wilayah. Sedangkan BBM adalah bahan bakar minyak bukan BBM Aggie. Ketiga komponen tersebut sedang “hangat-hangat” diperbincangkan di Indonesia saat ini.

1 April 2012 yang akan datang kemungkinan besar (dipastikan) bahan bakar minyak akan kembali naik. Masyarakat terus risau dan galau untuk menerima kenyataan itu pada tanggal yang telah ditentukan. Pembahasan tentang kenaikan BBM pun hanya menunggu ketuk palu di sidang paripurna DPR. Sebagian rakyat menangis, sedangkan sebagian yang lain ketawa. Memang SBY rela hidup enak di atas penderitaan masyarakat.

Aksi menolak kenaikan BBM pun kian hari kian bertambah besar di seluruh pelosok tanah air, baik itu dari kalangan mahasiswa, buruh atau maupun masyarakat biasa. Para pendemo mengharapkan kebijakan menaikkan harga BBM untuk tidak dilaksanakan. Karena menimbang banyak masyarakat miskin yang bergelimpangan di mana-mana. Busung lapar, kemiskinan, pemerkosaan, perampokan sampai ke penodongan menjadi “makanan” penikmat media tiap hari.

Sedangkan para koruptor masih berlenggak-lenggok di rumah-rumah mewah. Uang rakyat yang mereka korupsikan belum dikembalikan. Sehingga karena kekurangan biaya membuat BBM pun harus naik. Berapa triliun pejabat merebut uang rakyat. Betul-betul para pejabat biadab dan rela hidup di bawah peneritaan orang lain. Kenapa tidak gaji Presiden, Menteri, DPR yang dikurangi, kenapa harus BBM yang harus dinaikkan. Sungguh inilah kekurangajaran para pejabat terhadap rakyatnya. Semoga Allah mengazab mereka semua.

Tidak hanya sampai disitu, mereka menjadikan polisi sebagai alat untuk menjaga keamanan mereka. Sehingga polisi pun bertindak BIADAB terhadap para pendemo. Apakah mereka diajarkan untuk MEMBUNUH rakyat atau menjaga KEAMANAN terhadap rakyat. Ini persekongkolan yang tidak aka nada habis-habisnya. Mulai zaman Orde baru hingga era-Reformasi. Itulah srigala yang bertopeng manusia, harimau berbulu domba.

Hendaknya pemerintah SBY sadar akan hal itu semua. Jangan sedikit-sedikit rakyat yang menjadi korban. Dan semoga Tuhan mengazab para pejabat yang BIADAB terhadap rakyat. Amien……!!!

Penulis adalah mahasiswa S1 Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Via:

Judul: Beberapa yang Menolak Kenaikan Harga BBM ; Ditulis oleh bolosrewu ; Rating Blog: 4.5 dari 5